Sprint OJK: Langkah Cepat Menuju Inovasi dalam Pengawasan Pasar Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan program inovatif yang dikenal sebagai SPRINT (Sistem Penyaringan Risiko dan Indikasi Peringatan Dini). Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan pasar keuangan dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan analisis data untuk mendeteksi risiko pasar secara lebih efektif dan memberikan peringatan dini terhadap potensi gangguan pasar.

Berikut adalah beberapa poin utama terkait SPRINT dan implikasinya dalam pengawasan pasar keuangan:

  1. Penggunaan Teknologi Canggih: SPRINT mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan analisis data besar (big data analytics) untuk menganalisis data pasar keuangan secara real-time. Hal ini memungkinkan OJK untuk mendeteksi pola dan tren pasar yang mungkin menjadi indikasi risiko atau gangguan pasar.
  2. Peringatan Dini: Salah satu keunggulan situs slot server thailand utama SPRINT adalah kemampuannya untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi gangguan pasar. Dengan mendeteksi indikasi risiko secara lebih cepat, OJK dapat mengambil tindakan preventif atau intervensi yang diperlukan untuk mencegah eskalasi masalah yang lebih besar.
  3. Efisiensi dan Responsivitas: Dengan menggunakan teknologi otomatisasi dan analisis data, SPRINT membantu meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pasar keuangan. OJK dapat merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas pasar dan kepercayaan investor.
  4. Transparansi dan Akuntabilitas: SPRINT juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pasar keuangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik, OJK dapat memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik terhadap keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjaga stabilitas pasar.
  5. Kemitraan dengan Industri: OJK juga bekerja sama dengan pelaku industri keuangan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SPRINT. Ini menciptakan kemitraan yang kuat antara regulator dan industri, sehingga memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Dengan peluncuran SPRINT, OJK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan pasar keuangan. Program ini merupakan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan risiko yang kompleks dalam pasar keuangan modern, serta menunjukkan keseriusan OJK dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan industri keuangan Indonesia.

Hutang Negara Indonesia: Tantangan dan Manajemen yang Efektif

Hutang negara Indonesia adalah jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah Indonesia dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri serta institusi lainnya. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang hutang negara Indonesia, tantangan yang dihadapi, dan strategi manajemen hutang yang efektif.

1. Penyebab Hutang Negara:

Hutang negara Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:

  • Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya.
  • Defisit anggaran yang timbul dari perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
  • Krisis ekonomi yang membutuhkan mahjong ways intervensi keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
  • Penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Tantangan Hutang Negara:

  • Beban Bunga dan Pembayaran: Hutang yang besar dapat menyebabkan beban bunga yang signifikan, yang menghabiskan sebagian besar pendapatan pemerintah untuk pembayaran bunga, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk kepentingan publik lainnya.
  • Risiko Kenaikan Suku Bunga: Fluktuasi suku bunga dapat meningkatkan biaya pembayaran bunga, terutama jika pemerintah mengandalkan hutang dengan suku bunga variabel.
  • Ketergantungan pada Valuta Asing: Hutang dalam mata uang asing dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga mempengaruhi beban pembayaran hutang.
  • Persepsi Investor: Persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah dapat memengaruhi minat mereka untuk memberikan pinjaman kepada negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi pinjaman.

3. Strategi Manajemen Hutang yang Efektif:

  • Diversifikasi Sumber Pendanaan: Mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan dengan mendiversifikasi portofolio hutang, termasuk mengembangkan pasar obligasi domestik.
  • Manajemen Risiko Valuta Asing: Melindungi diri dari risiko terkait fluktuasi nilai tukar dengan menggunakan instrumen derivatif atau diversifikasi portofolio hutang dalam mata uang berbeda.
  • Konsolidasi Hutang: Menggabungkan hutang yang tersebar menjadi instrumen keuangan yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti penggabungan hutang melalui program restrukturisasi.
  • Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan: Menerapkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan untuk mengurangi defisit anggaran dan meminimalkan ketergantungan pada hutang baru.

Hutang negara adalah alat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, namun juga menghadirkan tantangan yang signifikan bagi kesehatan keuangan negara. Dengan manajemen hutang yang efektif dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia dapat mengelola hutangnya dengan baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Saat Wamenhan Salah Ucap Pemerintahan JOKOWI-GIBRAN Saat Waktu Rapat 1 DPR

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, salah menceritakan nama pemerintahan mendatang. Ia malah menyebut pemerintahan Jokowi-Gibran bukan Prabowo-Gibran dikala rapat Komisi I DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Mulanya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin yang melempar pertanyaan kepada Wamenhan Muhammad Herindra. Ia bertanya tentang dana.

“Saya cuma berkeinginan minta penjelasan kepada pak Wamenhan, jadi dari 105 juta US dolar itu, diterapkan untuk apa pak? Dialihkannya untuk apa? Kita tak tahu nih. Sekarang minta lagi 35 juta US dolar,” tanya Nurul.

“Yang kedua, perhitungan aku, jika untuk slot thailand pembetulan aja Rp 1,5 triliun, apakah ini cukup efisien? Dan apakah mesti diterima jika terbukti cuma menjadi muatan dan tak juga dapat diapa-apain?” tambahnya.

Muhammad Herindra malah menjawab lantas pertanyaan Nurul. Melainkan, jawabannya membuat suasana rapat Komisi I DPR RI lantas heboh.

Karena, Muhammad Herindra salah menyebut pemerintahan selanjutnya yakni Jokowi-Gibran. Ia mengaku, salah sebut lantaran terlalu semangat menjawab pertanyaan Nurul Arifin.

“Kemudian bagaimana yang nanti ini? Untuk yang anggaran untuk pembetulan yang baru ini, Pak Menhan (Prabowo) sudah bicara nanti akan dukung pada pemerintahan Jokowi-Gibran selanjutnya. Pasti itu,” sebut ia.

“Sorry, Prabowo-Gibran, Prabowo-gibran. Saking semangatnya ini. Prabowo-Gibran. Jadi angkatan laut enggak usah cemas, bahwa nanti akan ditunjang pada Renstra selanjutnya. Tadi saking semangatnya Bu tadi Bu,” sambung ia sambil tertawa.

Mengamati suasana semakin heboh, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melerai dan minta media yang tengah memantau rapat untuk tak membesar-besarkan ucapan Muhammad Herindra.

“Tolong yang diatas media jangan dibesar-besarkan. Itu cuma faktor semangat,” kata Meutya sambil tertawa.

Prabowo Tidak Hadiri Rapat Komisi I DPR
Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Panglima TNI dengan agenda membahas Surat Menteri Pertahanan tentang Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan/ke Luar Negeri, dan Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri.

Melainkan, Menhan Prabowo Subianto kembali tidak hadir dalam rapat kerja Komisi I DPR RI. Prabowo cuma diwakili Wamenhan Muhammad Herindra.

Dikenal, Prabowo tidak hadir dalam rapat dengan Komisi I bukan untuk pertama kali. Berdasar catatan, Prabowo terakhir kali menghadiri rapat kerja Komisi I pada 2022 lalu, tepatnya raker Senin 26 September 2022.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membeberkan, alasan Prabowo acap kali tidak hadir rapat bersama Komisi I. Berdasarkan Meutya, Prabowo tak hadir sebab mempunyai agenda lain yang jadwalnya bertabrakan.

“Menhan berhalangan hadir diwakili oleh Pak Wamenhan. Alasannya ada agenda, ya, yang sudah terjadwal di waktu yang berbarengan,” kata Meutya di Rumit Parlemen Senayan, Kamis (6/6/2024).

Rieke Diah Pitaloka Minta Pembatalan Tapera Bila Ia Kelola Belum Dibenahi

Member Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk menunda atau membatalkan Tertib Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, 4 Juni 2024, Rieke memperkenalkan catatannya mengenai modal permulaan Badan Pengelola (BP) Tapera.

Ia menuturkan, pada PP Nomor 57 Tahun 2018 pada pasal 1, negara memberikan modal permulaan kepada BP Tapera yang disusun menurut UU Nomor 4 Tahun 2016. Pada pasal 2 ayat 1, modal permulaan Rp 2,5 triliun terdiri atas dana pengelolaan untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan investasi secara berkelanjutan dan Rp 500 miliar untuk pemenuhan kebutuhan investasi.

Adapun modal permulaan itu berbentuk tunai dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018.

Rieke menemui kejanggalan, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2021 golongan pemeriksaaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional 2020-2021. Tapera slot thailand mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang pada 2021 di tujuh provinsi mencakup DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

“Kreatif BPK terdapat 124.960 orang pensiunan peserta Tapera sebab meninggal dan pensiunan hingga triwulan ketiga 2021 belum terima pengembalian dana Tapera sebesar Rp 567,5 miliar,” ujar Rieke seperti dikutip dari salah satu tayangan video, Kamis (6/6/2024)

Ia menambahkan, rincian dana itu antara lain 25.764 orang dari data BKN senilai Rp 91 miliar, 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai Rp 476,4 miliar, dan terdapat 40.666 orang pensiun ganda dengan total Tapera Rp 133 miliar.

“Dengan ini aku memberi anjuran dan mempertanyakan di mana uang Rp 2,5 triliun yang telah ditetapkan pada APBN 2018 tercantum dalam PP Nomor 57 tahun 2018. Dan di mana uang senilai Rp 567,5 mliar, itu baru 7 provinsi,” kata dia.

Benahi Carut Marut Ia Kelola BP Tapera

Ia malahan meminta BPK mengerjakan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera pada 2020-2023 di segala provinsi, sehingga tak cuma tujuh provinsi.

\\\”Kedua, meminta BPK RI mengerjakan audit pemeriksaaan dengan tujuan tertentu berhubungan dana Bapertarum PNS senilai Rp 11,8 triliun milik 5,4 juta peserta pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera,” kata dia.

Ketiga, Rieke meminta BPK agar mengerjakan audit pemeriksaaan dengan tujuan tertentu berhubungan bank kustodian yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhubungan dana pengelolaan investasi dan Tapera. “Mendesak pemerintah bayar untuk bayar dana BP Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal,” kata dia.

Riekse juga mendesak pemerintah untuk benahi carut marut tata kelola BP Tapera. \\\”Sebelum segala itu dirapikan, aku mendukung untuk pembatalan dan penundaan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat,\\\”kata dia.

Satpol PP Dari Kota Jaktim Ucap Sudah Tidak Prioritaskan Untuk Denda Rp50 Juta Soal Jentik Nyamuk DBD Dalam Rumah Tangga

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan, tidak memprioritaskan pemberian denda mencapai Rp50 juta terhadap warga Jakarta Timur (Jaktim) terkait keberadaan jentik nyamuk aedes aegypti di rumahnya.

Budhy bilang, kasus di Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jaktim cukup tinggi. Tercatat, mencapai 2.292 warga terkena DBD sampai 29 Mei 2024.

“Perangkat kewilayahan terus menjalankan upaya untuk bagaimana memutus mata rantai penularannya dengan PSN. Jadi https://www.freshnytrees.com/ yang dikedepankan bukan penegakan regulasi dalam bentuk denda, tapi via pendekatan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat yang ada di kelurahan dan kecamatan,” kata Budhy ketika dikonfirmasi, Rabu (5/6/2024).

Dia menyebut, terkait denda pihaknya mengacu pada Pasal 21 jo 22 ayat 1 Aturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2007 Perihal Pengendalian Penyakit DBD. Pasal ini mengaplikasikan hukuman denda optimal Rp50 juta atau kurungan dua dan tiga bulan.

“Adapun amanat Perda Nomor 6 Tahun 2007 itu yaitu bagian dari edukasi, kita tidak mengedepankan hukuman denda,” ujar Budhy.

Budhy mempersembahkan, mengacu regulasi hal yang demikian Satpol PP Jaktim menjalankan edukasi secara bertingkat terhadap warga agar tidak memperkenankan rumahnya menjadi sarang jentik nyamuk penyebab DBD.

“Dengan maksud menggugah bahwa kewajiban memutus mata rantai penularan yaitu dengan masing-masing perorang dan lain-lain menjalankan PSN sebagai sistem pemutus mata rantai penularan DBD,” terangnya.

Berdasarkan Budhy, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) rutin dilakukan Satpol PP Jaktim di lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga setiap pekan. Dia menyebut, sejauh ini tidak ada warga yang dikenai hukuman denda Rp50 juta.

“Tidak ada yang dikenakan denda sebab pengenaan hukuman bertingkat dimulai dari teguran tertulis untuk warga dan badan regulasi yang ditemukan jentik agar menjalankan PSN intensif,” kata dia.

Menko Luhut Ungkap Alasan Bandara VVIP IKN Dibangun Buat Tetamu Negara

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan dibangunnya Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan ia, tujuannya untuk menyambut tamu kenegaraan.

Ia mengungkapkan, jarak tempuh menjadi alasan akses ke wilayah inti pusat pemerintahan di IKN. Meskipun diakui ada beberapa bandara lain seperti di Balikpapan. Melainkan, Menko Luhut mengatakan, apabila tamu negara wajib mendarat di Balikpapan, jaraknya terlalu jauh untuk masuk ke IKN. Meskipun diketahui, nantinya akan ada akses jalan tol dari Balikpapan ke IKN.

Kenapa lapangan terbang itu dijadikan, ya memang wajib ada dong VIP, VVIP, tamu negara datang ingin mendarat di mana? Masa mendarat di Balikpapan? Kejauhan, jadi buat di situ,” ungkap Menko Luhut dalam sebuah talkshow di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Ia menyebut, alasan itu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan IKN. Secara keseluruhan, Menko Luhut menilai pelaksanaan infrastruktur dan fasilitas di IKN berjalan layak rencana.

“Jadi saya pikir, bagus kok perencanaannya. Berdasarkan demo spaceman saya hebat dan fisinishing gedung istananya menurut saya bagus, saya kan dari sana sudah 3 pekan lalu, ya menurut saya bagus,” tuturnya.

Malahan, dalam perjalanan menuju IKN ada beberapa spot potensial yang dapat dikembangkan jadi tujuan tamasya. Salah satunya merupakan hutan rawa.

“Kalau kita pergi ke IKN itu, menurut saya ya, menurut saya bagus banget. Jadi itu apabila Anda ingin lihat, ingin sampai ke IKN itu ada hutan rawa yang wajib kita pelihara terus kan itu tamasya turis juga di sana itu,” bebernya.

Bandara IKN Siap Beroperasi 1 Agustus 2024

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan Bandara IKN dapat beroperasi pada 1 Agustus 2024. Sasaran itu diutarakannya ketika mengecek pelaksanaan pembangunan Bandara Ibu kota Nusantara (IKN), Senin (3/6/2024).

Dalam kunjungannya, Menhub mengunjungi beberapa spot, seperti lokasi landas pacu dan gedung terminal Bandara IKN. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan di dua lokasi ini dan sejumlah fasilitas lainnya secara garis besar sudah bagus dan layak rencana.

“Untuk landas pacu dan gedung terminal, perubahannya signifikan dan kelihatan terang, apabila dibandingi ketika saya terakhir kali ke sini pada akhir April lalu. Kemajuan ini tentu sungguh-sungguh menggembirakan,” ujar Menhub.

Menhub juga mengapresiasi dan berterima beri terhadap segala pihak, terutamanya Kementerian Profesi Lazim dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para pekerja atas kerja kerasnya selama ini. Ia pun ingin sinergi ini dapat menjadikan komitmen bersama untuk mengatasi Bandara IKN pada 1 Agustus 2024.

“Insya Allah, Juli kita uji coba dan siap dioperasikan untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti,” kata Menhub.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU Polri

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seputar Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Karena, pembahasan revisi UU Polri menuai banyak kontroversi dari publik.

Ketua Yayasan Institusi Bantuan Peraturan Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengucapkan menolak dengan keras revisi UU Polri yang menjadi inisiatif DPR RI hal yang demikian.

Isnur mengukur, pembahasan revisi UU Polri terlalu terburu-buru hingga melahirkan pasal-pasal yang dianggap serampangan. Malah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) seputar Perubahan Ketiga UU Polri itu diukur slot deposit 5000 qris sarat kepentingan politik.

“Penyusunan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan metode demokrasi, negara regulasi dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia,” ucapnya.

Di satu sisi, masih banyak pembahasan undang-undang lain yang jikalau bisa menjadi prioritas DPR, seperti KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain.

“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk mengerjakan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi Kepolisian dengan melibatkan masyarakat sipil dan institusi HAM negara,” ujar Isnur.

“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja Kepolisian, baik dalam hal penegakan regulasi, keamanan negara, ataupun pelayanan masyarakat, yang mampu memberikan hukuman tegas kepada individu pelaku dan juga pembenaran institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa akan datang,” sambung ia seraya menutup.

Isi Sebagian Draf Revisi UU POlri
Sebelumnya, Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 seputar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengendalikan sejumlah tugas pokok Polri. Salah satunya ialah mengerjakan kesibukan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber, yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) nilai c.

Sebagian nilai lainnya ialah mengerjakan Penelusuran dan Penyidikan kepada segala tindak pidana cocok dengan regulasi acara pidana dan ketetapan regulasi perundang-undangan lainnya serta mengerjakan kesibukan Intelkam Polri.

“Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian cocok dengan Undang-Undang yang mengendalikan mengenai penyadapan; dan/atau mengerjakan tugas lain cocok dengan ketetapan regulasi perundang-undangan,” bunyi pasal hal yang demikian seperti dikutip merdeka.com, Rabu (29/5).

Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat (1) nilai r disebutkan anggota Korps Bhayangkara bisa menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang

“Melakukan penanganan tindak pidana menurut Keadilan Restoratif; dan/atau mengerjakan perbuatan lain menurut regulasi yang bertanggungjawab,” tulis pasal hal yang demikian.

Selanjutnya, pada Pasal 16A menyebutkan tugas Intelkam Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwajib untuk membentuk rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai komponen dari rencana kebijakan nasional.

Polri Pastikan Tak Ada Pungutan Tarif Penerimaan Member Polisi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan penerimaan member Polri mulai dari jalanan Bintara dan Tamtama tak dipungut biaya atau free.

“Demikian juga selama seleksi penerimaan calon taruna akademi kepolisian(Akpol) tak dipungut biaya sepersenpun atau free. Mulai dari pendaftaran sampai pengajaran di Akpol tak dipungut biaya sama sekali,” kata Trunoyudo, Pekan (2/6/2024), diberitakan dari Antara.

Jenderal polisi itu membeberkan, Polri telah memakai prinsip BETAH, adalah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, dalam mahjong ways penerimaan calon member Polri, guna menghindari adanya kecurangan selama proses seleksi penerimaan.

Kemudian, pendaftaran seleksi taruna Akpol juga dilakukan secara lantas dan daring via situs Polri https://penerimaan.polri.go.id

Eks Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menekankan, bahwa segala tingkatan seleksi dilakukan secara terbuka dan akibatnya diumumkan secara lantas yang diawasi oleh pihak internal maupun eksternal.

Dicontohkannya, untuk ujian psikologi dan akademik dilakukan secara serentak dari Aceh sampai Papua secara daring memakai sistem computer assited test (CAT).

“Alhasil juga lantas diketahui oleh peserta seleksi sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Akpol,” katanya.

Berkaitan transparansi, ia membeberkan, dari rangkaian seleksi yang telah dilakukan, kemudian akibatnya akan diumumkan secara terbuka via sidang kelulusan. Sidang ini dihadiri oleh peserta, tim pengawas internal, pengawas eksternal, malahan orang tua siswa dapat menyaksikannya di siaran lantas via tayangan YouTube.

“Ini sebagai janji pimpinan Polri dan segala panitia seleksi bahwa penyelenggaraan seleksi calon taruna Akpol maupun penerimaan Bintara dan Tamtama Polri dengan prinsip BETAH dan tak dipungut biaya sama sekali,” kata alumnus Akpol 1995 itu.

Tak hanya itu, lanjut ia, segala akomodasi selama empat tahun mengikuti pengajaran juga ditanggung negara, baik perlengkapan seragam, konsumsi, fasilitas pengajaran, dan dikasih uang saku sampai lulus.

Pendaftaran Akpol 2024 Telah Ditutup
Trunoyudo menambahkan, bahwa Polri mempunyai janji untuk menindaklanjuti pelaku yang melaksanakan penyalahgunaan dalam proses penerimaan calon taruna Akpol.

Bagus yang melaksanakan praktik percaloan, pembohongan maupun penyalahgunaan proses seleksi secara tak pandang bulu, yang dilakukan oleh panitia seleksi, oknum member Polri maupun masyarakat yang melaksanakan pelanggaran hukum pidana maupun kode etik pekerjaan.

Pendaftaran Akpol Tahun Anggaran 2024 telah ditutup. Saat ini, jenjangnya masuk uji kesamaptaan fisik diikuti 3.325 calon taruna/taruni di 34 Polda se-Indonesia. Mereka adalah yang lolos tes CAT Akademik.

Keterangan ini disajikan Trunoyudo, merespons pernyataan musisi Ahmad Dhani yang ingin membiayai asisten pribadinya masuk Akpol.

Berita Terbaru Kota Dewata Bali Akan Punya Kereta Bawah Tanah Mungkin Ini Pesan KPPU

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengingatkan Pj. Gubernur Irjen Pol (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya untuk menjaga kompetisi usaha yang sehat dalam agenda pembangunan kereta bawah tanah di Bali.

Hal ini disampaikan Ketua KPPU dalam pertemuan yang dilaksanakannya di Kantor Gubernur Bali. Pj. Gubernur Bali membeberkan pembangunan investasi kereta massal atau Bali Urban Rail and Associated Facilities slot depo qris ke depannya akan mengumpulkan beberapa investor baik investor dalam negeri ataupun dari luar negeri tanpa menggunakan dana APBN ataupun APBD.

Apresiasi Terobosan Bali
Ketua KPPU mengapresiasi terobosan yang dijalankan oleh Pj. Gubernur Bali dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Bali tanpa membebani keuangan negara.

Namun demikian, kalau tak hati-hati justru bisa membuka celah terjadinya praktik monopoli dan atau kompetisi usaha tak sehat, sehingga KPPU perlu untuk mengawasinya.

“Konsep Modal Club adalah salah satu solusi cerdas dalam menyiasati berjenis-jenis keterbatasan dalam membangun infrastruktur,” ujar Ketua KPPU.

Akan Dianalisa

KPPU akan lantas menganalisa secara khusus konsep ini dan mengkomunikasikannya dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat.

“Kami berharap inisiatif ini bisa berjalan dengan baik dalam mengakselerasi pembangunan infrastuktur di tempat dengan tetap mengedepankan iklim kompetisi usaha dan kemitraan yang sehat. Bila sukses, konsep ini bisa dihasilkan salah satu referensistrategi pembangunan bagi tempat lain,” ujar Ketua KPPU.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPPU dan Pj. Gubernur Bali juga membahas berjenis-jenis hal, diantaranya saran dan pertimbangan KPPU terhadap Tata Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 untuk bisa membuka akses terhadap segala pelaku usaha, peran KPPU dalam Satuan Tugas Pengawasan Implementasi Kemitraan Peternakan, penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha dalam merumuskan kebijakan tempat, agenda kantor penghubung KPPU, dan persoalan toko/toko tradisional 24 jam.

Adapun Ketua KPPU dan Pj. Gubernur Bali sepakat untuk terus menjalin kerja sama dalam mengawal percepatan pembangunan di tempat Bali dalam perspektif kompetisi usaha dan kemitraan yang sehat dengan tetap mengamati poin-poin kebiasaan Bali dan kearifan lokal.

Apakah Boleh Buah Masih Dalam Kandungan Diregistrasikan Haji, Bagaimana Hukumannya

Haji yakni ibadah yang yakni rukun Islam yang kelima. Melakukan ibadah haji, hukumnya mesti bagi yang sanggup. Firman Allah

“Di sana terdapat pedoman-pedoman yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia kepada Allah yakni mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, yakni bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (QS. Ali Imran ayat 97)

Akan namun dalam mengerjakan slot77 ibadah haji, seiring antusiasme umat Islam dalam mengerjakan rukun Islam yang kelima ini kita terkendala antrean yang cukup panjang.

Dengan demikian maka timbul pertanyaan bolehkan mendaftar haji seseorang sejak dalam kandungan dengan tujuannya agar nantinya tidak terlalu panjang antrean untuk berangkat ke tanah suci?

Regulasinya
Menukil hidayatuna.com, menanggapi hal itu, pendakwah muda Ustad Ahmad Fauzan Amin menjelaskan secara kajian fikih masih belum ada jawabannya.

“Jika ini dicek di fikih belum ketemu jawabannya,” kata Ustad Fauzan Amin dalam acara Podcast Setengah Kamar, dikutip Jum’at (31/5/2024).

Dirinya tidak menampik, bahwa persoalannya di Indonesia untuk antrean haji sangatlah panjang, kemudian orang tua berinisiatif mendaftarkan si kecilnya.

“Sedangkan aktenya belum dibikin, namun namanya sudah disiapkan. Nah dalam kasus demikian, maka boleh gak?” tanya ulang Ustad Fauzan.

Tidak Awam Berdasarkan Tertib Pemerintah

Di menjawab, “Jika mengamati fikihnya dari sisi pandangan regulasi agama sebenarnya tidak ada permasalahan. Jika alasannya mengantisipasi antrean yang sungguh-sungguh panjang,” jelasnya.

Namun apabila seumpama mengamati prosedur yang dikendalikan pemerintah, maka menurut Ustad Fauzan hal itu tidak biasa.

“Yang ada itu selama ini, (nunggu) lahir dahulu, (kemudian) ada namanya, kemudian diregistrasikan tidak permasalahan,” ungkapnya.

Mengapa bisa demikian? Karena apabila seumpama nanti seseorang tersebut tidak jadi (batal) haji, sementara dia sudah daftar nantinya bisa digantikan oleh keluarganya.

“Entah itu karena karena meninggal dunia, atau karena ada alasan syariah lainnya, maka bisa digantikan keluarganya,” tandasnya.

Penulis: Khazim Mahrur / Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul