Pengelola Wilayah Industri Bisa Impor Gas Bumi Namun Dengan Syarat

Pemerintah segera menggodok peraturan pasokan gas bumi untuk industri dalam negeri. Salah satu ketentuannya membolehkan pengelola kawasan industri untuk mengerjakan impor gas bumi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya segera membahas soal Rancangan Aturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk Kebutuhan Dia Pun. Didalamnya akan dikontrol keharusan pasokan produksi dalam negeri ke industri lokal hingga terperinci harga gas.

Dia mengatakan soal impor tadi cuma boleh dilakukan untuk pemenuhan keperluan layanan (service) dan sebagai bahan baku industri. Kemudian cuma boleh untuk keperluan menopang kelistrikan. Jadi, kawasan industri ini tak perlu sendirian ia bisa berbentuk konsorsium, dan nanti diberikan no limit city slot peluang, diberikan kewenangan untuk mengerjakan impor gas tapi batasannya merupakan cuma boleh untuk service, cuma boleh untuk mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku, bagi tenant masing-masing dan juga mendatangkan gas bumi untuk memproduksi listrik di kawasan industri,” bebernya.

Produk Dia Pun

Walaupun begitu, ia menegaskan, langkah impor ini bisa jadi tak perlu dilakukan seandainya pasokan dalam negeri terjaga. Utamanya, harga yang diatur nantinya bisa diterima pelaku industri.

“Patut pun belum tentu kawasan industri mengerjakan importasi, kalo harga gas bumi dalam negeri lebih bagus, seandainya harga gas bumi dalam negeri lebih kompetitif, dan kalo suplainya sustain pasti kawasan industri tak akan impor. Untuk apa impor seandainya harga bagus seandainya suplainya sustain?,” ungkap ia.

Kebutuhan Siapkan Infrastruktur

Dia memangkap peluang hal yang demikian dan mempersiapkan implementasi kebijakannya, Menperin Agus meminta pelaku industri bersiap membangun infrastrukturnya. Menyusul RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dia Pun ini akan diteken dalam waktu dekat.

“Bapak ibu sekaligus, teman-teman pimpinan kawasan industri, InsyaaAllah ini akan ditandatangani dalam waktu dekat, maka bapak ibu sekaligus ini challenge-nya, segera siapkan infrastruktur,” kata ia.

Dia menegaskan, RPP gas bumi untuk keperluan dalam negeri ini juga untuk mendukung supaya sektor hulu gas lebih sehat, ada kompetisi, dan tak lagi monopoli.

“Ini upaya terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan satu kondisi dimana akan menguntungkan industri manufaktur sebab tak salah, bukan sebab saya Menteri Perindustrian, sebab tak salah seandainya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada dunia manufaktur yang selama ini telah memberikan kontribusi besar kepada perekonomian nasional,” pungkasnya.

Dilansirnya DMO 60 Persen

Aturan sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bakal mengharuskan 60 persen produksi gas bumi bagi keperluan dalam negeri. Termasuk didalamnya keperluan untuk industri lokal.

Kebijakan domwstic market obligation (DMO) gas bumi ini akan tertuang dalam Rancangan Aturan Pemerintah (RPP) seputar Gas Bumi untuk Kebutuhan Dia Pun. Menperin Agus bilang kebijakan ini menyasar keperluan industri dan listrik nasional.

“RPP Gas dalam negeri ini pada dasarnya akan mengontrol pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi jadi bukan cuma keperluan industri, tapi untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia, ” ungkap Agus dalam Launching Aturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 seputar Perwilayahan Industri, di Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, RPP gas bumi ini akan menjadi faktor pembeda dalam lingkup industri nasional. Dia, ada keharusan DMO gas bumi untuk keperluan dalam negeri.

“Karenanya kami mengapa kami kekeuh dan alhamdulillah disetujui juga oleh Presiden dalam ratas kemarin, ya itu merupakan juga game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional terutamanya akan diperuntukkan untuk industri manufaktur dan juga untuk kelistrikan dimana dikontrol didalam RPP hal yang demikian DMO sebesar 60 persen,” jelasnya.

Seandainya Gas Bumi

Dia mencatat, dikala ini pengaplikasian gas bumi untuk industri masih sebatas 40 persen dari sempurna produksinya. Menurutnya ini jadi hal yang normal sebab belum ada peraturan yang mengontrol.

Menperin Agus mengatakan, pengaplikasian gas bumi untuk industri manufaktur diprediksi meningkat 2 kali lipat pada 2030 memdatang. diamati perlu menentukan pasokan gas bumi ke industri.

” kita lihat bahwa dalam proyeksi pertumbuhan atau keperluan gas bumi untuk industri manufaktur itu dalam 2024 sekitar 2,9 MMSCFD, itu dalam 6 tahun ke depan 2030 itu akan naik 2 kali lipat,” katanya.

“Jadi kami mempunyai kepentingan untuk men-secure produksi gas bumi nasional untuk kepentingan industri nasional dan untuk kepentingan kelistrikan nasional,” sambungnya.