Satpol PP Dari Kota Jaktim Ucap Sudah Tidak Prioritaskan Untuk Denda Rp50 Juta Soal Jentik Nyamuk DBD Dalam Rumah Tangga

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan, tidak memprioritaskan pemberian denda mencapai Rp50 juta terhadap warga Jakarta Timur (Jaktim) terkait keberadaan jentik nyamuk aedes aegypti di rumahnya.

Budhy bilang, kasus di Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jaktim cukup tinggi. Tercatat, mencapai 2.292 warga terkena DBD sampai 29 Mei 2024.

“Perangkat kewilayahan terus menjalankan upaya untuk bagaimana memutus mata rantai penularannya dengan PSN. Jadi https://www.freshnytrees.com/ yang dikedepankan bukan penegakan regulasi dalam bentuk denda, tapi via pendekatan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat yang ada di kelurahan dan kecamatan,” kata Budhy ketika dikonfirmasi, Rabu (5/6/2024).

Dia menyebut, terkait denda pihaknya mengacu pada Pasal 21 jo 22 ayat 1 Aturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2007 Perihal Pengendalian Penyakit DBD. Pasal ini mengaplikasikan hukuman denda optimal Rp50 juta atau kurungan dua dan tiga bulan.

“Adapun amanat Perda Nomor 6 Tahun 2007 itu yaitu bagian dari edukasi, kita tidak mengedepankan hukuman denda,” ujar Budhy.

Budhy mempersembahkan, mengacu regulasi hal yang demikian Satpol PP Jaktim menjalankan edukasi secara bertingkat terhadap warga agar tidak memperkenankan rumahnya menjadi sarang jentik nyamuk penyebab DBD.

“Dengan maksud menggugah bahwa kewajiban memutus mata rantai penularan yaitu dengan masing-masing perorang dan lain-lain menjalankan PSN sebagai sistem pemutus mata rantai penularan DBD,” terangnya.

Berdasarkan Budhy, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) rutin dilakukan Satpol PP Jaktim di lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga setiap pekan. Dia menyebut, sejauh ini tidak ada warga yang dikenai hukuman denda Rp50 juta.

“Tidak ada yang dikenakan denda sebab pengenaan hukuman bertingkat dimulai dari teguran tertulis untuk warga dan badan regulasi yang ditemukan jentik agar menjalankan PSN intensif,” kata dia.