Rieke Diah Pitaloka Minta Pembatalan Tapera Bila Ia Kelola Belum Dibenahi

Member Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk menunda atau membatalkan Tertib Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, 4 Juni 2024, Rieke memperkenalkan catatannya mengenai modal permulaan Badan Pengelola (BP) Tapera.

Ia menuturkan, pada PP Nomor 57 Tahun 2018 pada pasal 1, negara memberikan modal permulaan kepada BP Tapera yang disusun menurut UU Nomor 4 Tahun 2016. Pada pasal 2 ayat 1, modal permulaan Rp 2,5 triliun terdiri atas dana pengelolaan untuk pemenuhan kebutuhan operasional dan investasi secara berkelanjutan dan Rp 500 miliar untuk pemenuhan kebutuhan investasi.

Adapun modal permulaan itu berbentuk tunai dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018.

Rieke menemui kejanggalan, menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2021 golongan pemeriksaaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional 2020-2021. Tapera slot thailand mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang pada 2021 di tujuh provinsi mencakup DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

“Kreatif BPK terdapat 124.960 orang pensiunan peserta Tapera sebab meninggal dan pensiunan hingga triwulan ketiga 2021 belum terima pengembalian dana Tapera sebesar Rp 567,5 miliar,” ujar Rieke seperti dikutip dari salah satu tayangan video, Kamis (6/6/2024)

Ia menambahkan, rincian dana itu antara lain 25.764 orang dari data BKN senilai Rp 91 miliar, 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai Rp 476,4 miliar, dan terdapat 40.666 orang pensiun ganda dengan total Tapera Rp 133 miliar.

“Dengan ini aku memberi anjuran dan mempertanyakan di mana uang Rp 2,5 triliun yang telah ditetapkan pada APBN 2018 tercantum dalam PP Nomor 57 tahun 2018. Dan di mana uang senilai Rp 567,5 mliar, itu baru 7 provinsi,” kata dia.

Benahi Carut Marut Ia Kelola BP Tapera

Ia malahan meminta BPK mengerjakan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera pada 2020-2023 di segala provinsi, sehingga tak cuma tujuh provinsi.

\\\”Kedua, meminta BPK RI mengerjakan audit pemeriksaaan dengan tujuan tertentu berhubungan dana Bapertarum PNS senilai Rp 11,8 triliun milik 5,4 juta peserta pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera,” kata dia.

Ketiga, Rieke meminta BPK agar mengerjakan audit pemeriksaaan dengan tujuan tertentu berhubungan bank kustodian yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhubungan dana pengelolaan investasi dan Tapera. “Mendesak pemerintah bayar untuk bayar dana BP Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal,” kata dia.

Riekse juga mendesak pemerintah untuk benahi carut marut tata kelola BP Tapera. \\\”Sebelum segala itu dirapikan, aku mendukung untuk pembatalan dan penundaan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat,\\\”kata dia.