PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menolak pengadaan pin emas dalam anggaran pakaian dinas member DPRD DKI periode 2024-2029.

\\\”Secara prinsip PSI tetap untuk menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah seperti pin emas member DPRD,\\\” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina seperti diinfokan Antara.

Elva menegaskan pihaknya tetap menolak adanya kemewahan yang mengaplikasikan anggaran melainkan tidak mengutamakan rakyat.

Kendati demikian, terkait anggaran pakaian dinas baru tanpa adanya tambahan aksesoris mewah selama masih masuk akal pihaknya tidak dilema.

\\\”Namun bila ada pin emas di mahjong ways 2 anggaran tersebut, kami tegas menolak dan pasti akan kami kembalikan,\\\” ujarnya.

SiRUP
Menurut data yang diunggah Cara Info Rencana Awam Pengadaan (SiRUP) pada web Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan pakaian dinas tersebut tercantum dalam satuan kerja Sekretariat DPRD.

Dalam web tersebut, tertulis penyediaan pakaian dinas dan pin emas bakal diawali pada Juni 2024 dan pemanfaatan barang diawali Agustus 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan member DPRD DKI pada 2022 lewat mekanisme lelang.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp3,08 miliar untuk pakaian dinas dan atribut member Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru periode 2024-2029 sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai wakil rakyat.

 

Untuk Dewan Baru
\\\”Anggaran itu untuk pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan member Dewan diperuntukkan untuk Dewan baru,\\\” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus.

Augustinus menuturkan bila sebelumnya pada 2022 telah disiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,74 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan member DPRD DKI, karenanya sekarang menjadi Rp3 miliar.