KPU Meminta MK Tolak Tudingan Suara NasDem Berkurang dan Golkar Bertambah di Dapil Jabar 1

Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Awam (KPU) selaku Termohon, Ali Nurdin meminta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai NasDem selaku pemohon dalam Perkara Konflik Hasil Pemilihan Awam (PHPU) Member DPR RI Tahun 2024 untuk Tempat Pemilihan Jawa Barat (Dapil Jabar) I.

Alasannya, permohonan hal yang demikian tak membeberkan kekeliruan rekapitulasi Pemilihan Legisatif (Pileg) 2024 pada hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.

“Pemohon tak membeberkan perolehan suara yang benar. Dengan demikian permohonan Pemohon tak memenuhi spaceman prasyarat permohonan sehingga tak bisa diterima,” kata Ali di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Kemudian Partai Golkar selaku Pihak Terkait yang diwakili Tim Tertibnya, Sattu Pali mengevaluasi dalil permohonan Partai Nasdem yang menyatakan suaranya berkurang sebanyak 494 suara pada 60 TPS adalah mengada-ada dan tak benar.

“Sebab faktanya sesudah Pihak Terkait memeriksa hasil perolehan suara menurut formulir figur C Hasil dan C Hasil salinan yang telah dicermati dan dikoreksi oleh Termohon (KPU), terbukti pengurangan suara Pemohon bukan sebanyak 494 suara, melainkan sebanyak 400 suara,” katanya.

“Namun di sisi lain, kami justru menemukan terdapat pengurangan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 805 suara,” ujarnya menambahkan.

Golkar Justru Dapatkan Penambahan Suara NasDem
Sattu juga menegaskan, dalil pemohon yang menyatakan terdapat penambahan suara Partai Golkar sebesar 472 suara pada 105 TPS juga mengada-ada.

Sebab sesudah Pihak Terkait memeriksa hasil perolehan suara menurut formulir figur C Hasil dan C Hasil salinan yang telah dicermati dan dikoreksi oleh KPU, terbukti penambahan suara pihak berhubungan tak hingga 472 suara melainkan cuma 266 suara.

“Justru kami menemukan suara pemohon bertambah sebanyak 22 suara,” ungkap Sattu.

Suara Golkar Sirna Lebih Besar
Sattu meyakini, temuannya bisa membantah apa yang telah disampaikan oleh Partai NasDem, di mana dasar perhitungan Pemohon adalah C Hasil dan C Hasil Salinan yang sebenarnya telah dikerjakan koreksi.

“Harusnya kan lihat di D Hasil Kecamatan bukan lagi C Hasil. Itulah yang kemudian dianggap ada tudingan penambahan suara Golkar di Jabar 1 dan pengurangan suara Nasdem di sana. Namun sesudah dihitung-hitung terbukti tak cuma Nasdem yang suaranya hilang melainkan Golkar juga hilang pun lebih besar,” dia menandasi.

Sebagai informasi, sidang berjalan di ruang Panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/5). Sidang dipimpin oleh Ketua Hakim MK Suhartoyo, dan membahas soal sengketa hasil Pileg DPR RI Provinsi Jawa Barat I dan DPRD Kota Bekasi 2 Tahun 2024. Dikenal perkara hal yang demikian terdaftar dengan Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024.