Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU Polri

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seputar Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Karena, pembahasan revisi UU Polri menuai banyak kontroversi dari publik.

Ketua Yayasan Institusi Bantuan Peraturan Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengucapkan menolak dengan keras revisi UU Polri yang menjadi inisiatif DPR RI hal yang demikian.

Isnur mengukur, pembahasan revisi UU Polri terlalu terburu-buru hingga melahirkan pasal-pasal yang dianggap serampangan. Malah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) seputar Perubahan Ketiga UU Polri itu diukur slot deposit 5000 qris sarat kepentingan politik.

“Penyusunan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan metode demokrasi, negara regulasi dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia,” ucapnya.

Di satu sisi, masih banyak pembahasan undang-undang lain yang jikalau bisa menjadi prioritas DPR, seperti KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain.

“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk mengerjakan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi Kepolisian dengan melibatkan masyarakat sipil dan institusi HAM negara,” ujar Isnur.

“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja Kepolisian, baik dalam hal penegakan regulasi, keamanan negara, ataupun pelayanan masyarakat, yang mampu memberikan hukuman tegas kepada individu pelaku dan juga pembenaran institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa akan datang,” sambung ia seraya menutup.

Isi Sebagian Draf Revisi UU POlri
Sebelumnya, Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 seputar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengendalikan sejumlah tugas pokok Polri. Salah satunya ialah mengerjakan kesibukan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber, yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) nilai c.

Sebagian nilai lainnya ialah mengerjakan Penelusuran dan Penyidikan kepada segala tindak pidana cocok dengan regulasi acara pidana dan ketetapan regulasi perundang-undangan lainnya serta mengerjakan kesibukan Intelkam Polri.

“Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian cocok dengan Undang-Undang yang mengendalikan mengenai penyadapan; dan/atau mengerjakan tugas lain cocok dengan ketetapan regulasi perundang-undangan,” bunyi pasal hal yang demikian seperti dikutip merdeka.com, Rabu (29/5).

Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat (1) nilai r disebutkan anggota Korps Bhayangkara bisa menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang

“Melakukan penanganan tindak pidana menurut Keadilan Restoratif; dan/atau mengerjakan perbuatan lain menurut regulasi yang bertanggungjawab,” tulis pasal hal yang demikian.

Selanjutnya, pada Pasal 16A menyebutkan tugas Intelkam Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwajib untuk membentuk rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai komponen dari rencana kebijakan nasional.