Berita Terbaru Kota Dewata Bali Akan Punya Kereta Bawah Tanah Mungkin Ini Pesan KPPU

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengingatkan Pj. Gubernur Irjen Pol (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya untuk menjaga kompetisi usaha yang sehat dalam agenda pembangunan kereta bawah tanah di Bali.

Hal ini disampaikan Ketua KPPU dalam pertemuan yang dilaksanakannya di Kantor Gubernur Bali. Pj. Gubernur Bali membeberkan pembangunan investasi kereta massal atau Bali Urban Rail and Associated Facilities slot depo qris ke depannya akan mengumpulkan beberapa investor baik investor dalam negeri ataupun dari luar negeri tanpa menggunakan dana APBN ataupun APBD.

Apresiasi Terobosan Bali
Ketua KPPU mengapresiasi terobosan yang dijalankan oleh Pj. Gubernur Bali dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Bali tanpa membebani keuangan negara.

Namun demikian, kalau tak hati-hati justru bisa membuka celah terjadinya praktik monopoli dan atau kompetisi usaha tak sehat, sehingga KPPU perlu untuk mengawasinya.

“Konsep Modal Club adalah salah satu solusi cerdas dalam menyiasati berjenis-jenis keterbatasan dalam membangun infrastruktur,” ujar Ketua KPPU.

Akan Dianalisa

KPPU akan lantas menganalisa secara khusus konsep ini dan mengkomunikasikannya dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat.

“Kami berharap inisiatif ini bisa berjalan dengan baik dalam mengakselerasi pembangunan infrastuktur di tempat dengan tetap mengedepankan iklim kompetisi usaha dan kemitraan yang sehat. Bila sukses, konsep ini bisa dihasilkan salah satu referensistrategi pembangunan bagi tempat lain,” ujar Ketua KPPU.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPPU dan Pj. Gubernur Bali juga membahas berjenis-jenis hal, diantaranya saran dan pertimbangan KPPU terhadap Tata Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 untuk bisa membuka akses terhadap segala pelaku usaha, peran KPPU dalam Satuan Tugas Pengawasan Implementasi Kemitraan Peternakan, penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha dalam merumuskan kebijakan tempat, agenda kantor penghubung KPPU, dan persoalan toko/toko tradisional 24 jam.

Adapun Ketua KPPU dan Pj. Gubernur Bali sepakat untuk terus menjalin kerja sama dalam mengawal percepatan pembangunan di tempat Bali dalam perspektif kompetisi usaha dan kemitraan yang sehat dengan tetap mengamati poin-poin kebiasaan Bali dan kearifan lokal.