IHSG Sumringah & Dekati 7.300-an

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup di area hijau pada perdagangan Rabu (10/7/2024), di tengah optimisme pasar bahwa era suku bunga tinggi dapat berakhir setidaknya pada akhir tahun ini.

IHSG ditutup menguat 0,24% ke posisi 7.287,04. IHSG sempat meraba tingkatan psikis 7.300. Tapi setelah itu, IHSG kembali ke kisaran 7.280-7.290.

Nilai transaksi indeks mencapai sekitar slot demo hacksaw Rp 8,7 triliun dengan melibatkan 22miliar lembar saham yang diperdagangkan sebanyak 1,1 juta kali. Sebanyak 262 saham naik, 268 saham turun, dan 259 saham stagnan.

Saham petrokimia milik konglomerat Prajogo Pangestu merupakan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjadi penyangga terbesar IHSG di akhir perdagangan hari ini, merupakan mencapai 10,8 indeks nilai.

IHSG kembali menguat di tengah ada info positif bahwa ketua bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), merupakan Jerome Powell cemas dengan era suku bunga higher for longer.

Powell menyuarakan kekhawatiran bahwa menahan tingkat suku bunga terlalu tinggi terlalu lama dapat berbahaya pertumbuhan ekonomi. Powell menyebut ada sedikit penurunan inflasi secara tetap yang sejalan dengan sasaran The Fed merupakan ke kisaran 2%.

\\\”Sesudah kemajuan menuju sasaran inflasi 2% pada awal tahun ini berjalan lambat, pembacaan data inflasi terupdate menonjolkan adanya kemajuan lebih lanjut yang moderat. Data yang lebih baik akan memperkuat keyakinan kami bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju 2%,\\\” tutur Powell, dikutip dariReuters.

Inflasi AS melandai ke 3,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juni 2024, dari 3,4% (yoy) pada Mei 2024. Inflasi inti pengeluaran pribadi AS (PCE) melandai ke 2,6% (yoy) pada Juni 2024, dari 2,8% pada Mei.

Sebagai catatan, suku bunga The Fed ketika ini berada di kisaran 5,25%-5,50%, tingkatan tertinggi dalam 23 tahun terakhir. The Fed telah mengerek suku bunga selama 11 pertemuan dari Maret 2022 hingga Juli 2023. Suku bunga 5,25-5,50% telah bertahan selama setahun atau hingga ketika ini.

Kendati inflasi telah melandai, Powell mengingatkan sekiranya inflasi bukanlah satu-satunya risiko yang sekarang dihadapi AS. Ia mengisyaratkan ada risiko yang dihadapi ekonomi AS sekiranya suku bunga tinggi dibendung terlalu lama.

\\\”Mengingat kemajuan yang telah dicapai baik dalam menurunkan inflasi ataupun dalam mendinginkan pasar tenaga kerja selama dua tahun terakhir, inflasi yang tinggi bukanlah satu-satunya risiko yang kita hadapi. Terlalu lambat atau terlalu sedikit mengurangi kebijakan yang restraint (mengekang) dapat melemahkan kesibukan ekonomi dan ketenagakerjaan secara tidak sepatutnya,\\\” imbuhnya.

Menyusul pernyataan Powell, pasar berekspektasi dengan probabilitas 71% sekiranya The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada September dan kemungkinan akan ditiru dengan pemangkasan tambahan seperempat persen memasuki akhir tahun.

Bagi Indonesia, pernyataan Powell yang lebih lunak ini diharapkan dapat menjadi sentimen positif bagi pasar keuangan, termasuk rupiah, IHSG dan obligasi pemerintah.

Seandainya The Fed memangkas suku bunga maka ketidakpastian akan mengecil di pasar keuangan global. Dana asing juga diharapkan berbondong-bondong ke pasar keuangan dalam negeri sehingga rupiah, IHSG, dan harga obligasi menguat.

Saat Wamenhan Salah Ucap Pemerintahan JOKOWI-GIBRAN Saat Waktu Rapat 1 DPR

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, salah menceritakan nama pemerintahan mendatang. Ia malah menyebut pemerintahan Jokowi-Gibran bukan Prabowo-Gibran dikala rapat Komisi I DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Mulanya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Nurul Arifin yang melempar pertanyaan kepada Wamenhan Muhammad Herindra. Ia bertanya tentang dana.

“Saya cuma berkeinginan minta penjelasan kepada pak Wamenhan, jadi dari 105 juta US dolar itu, diterapkan untuk apa pak? Dialihkannya untuk apa? Kita tak tahu nih. Sekarang minta lagi 35 juta US dolar,” tanya Nurul.

“Yang kedua, perhitungan aku, jika untuk slot thailand pembetulan aja Rp 1,5 triliun, apakah ini cukup efisien? Dan apakah mesti diterima jika terbukti cuma menjadi muatan dan tak juga dapat diapa-apain?” tambahnya.

Muhammad Herindra malah menjawab lantas pertanyaan Nurul. Melainkan, jawabannya membuat suasana rapat Komisi I DPR RI lantas heboh.

Karena, Muhammad Herindra salah menyebut pemerintahan selanjutnya yakni Jokowi-Gibran. Ia mengaku, salah sebut lantaran terlalu semangat menjawab pertanyaan Nurul Arifin.

“Kemudian bagaimana yang nanti ini? Untuk yang anggaran untuk pembetulan yang baru ini, Pak Menhan (Prabowo) sudah bicara nanti akan dukung pada pemerintahan Jokowi-Gibran selanjutnya. Pasti itu,” sebut ia.

“Sorry, Prabowo-Gibran, Prabowo-gibran. Saking semangatnya ini. Prabowo-Gibran. Jadi angkatan laut enggak usah cemas, bahwa nanti akan ditunjang pada Renstra selanjutnya. Tadi saking semangatnya Bu tadi Bu,” sambung ia sambil tertawa.

Mengamati suasana semakin heboh, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melerai dan minta media yang tengah memantau rapat untuk tak membesar-besarkan ucapan Muhammad Herindra.

“Tolong yang diatas media jangan dibesar-besarkan. Itu cuma faktor semangat,” kata Meutya sambil tertawa.

Prabowo Tidak Hadiri Rapat Komisi I DPR
Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Panglima TNI dengan agenda membahas Surat Menteri Pertahanan tentang Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan/ke Luar Negeri, dan Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri.

Melainkan, Menhan Prabowo Subianto kembali tidak hadir dalam rapat kerja Komisi I DPR RI. Prabowo cuma diwakili Wamenhan Muhammad Herindra.

Dikenal, Prabowo tidak hadir dalam rapat dengan Komisi I bukan untuk pertama kali. Berdasar catatan, Prabowo terakhir kali menghadiri rapat kerja Komisi I pada 2022 lalu, tepatnya raker Senin 26 September 2022.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membeberkan, alasan Prabowo acap kali tidak hadir rapat bersama Komisi I. Berdasarkan Meutya, Prabowo tak hadir sebab mempunyai agenda lain yang jadwalnya bertabrakan.

“Menhan berhalangan hadir diwakili oleh Pak Wamenhan. Alasannya ada agenda, ya, yang sudah terjadwal di waktu yang berbarengan,” kata Meutya di Rumit Parlemen Senayan, Kamis (6/6/2024).

Satpol PP Dari Kota Jaktim Ucap Sudah Tidak Prioritaskan Untuk Denda Rp50 Juta Soal Jentik Nyamuk DBD Dalam Rumah Tangga

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur Budhy Novian mengatakan, tidak memprioritaskan pemberian denda mencapai Rp50 juta terhadap warga Jakarta Timur (Jaktim) terkait keberadaan jentik nyamuk aedes aegypti di rumahnya.

Budhy bilang, kasus di Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jaktim cukup tinggi. Tercatat, mencapai 2.292 warga terkena DBD sampai 29 Mei 2024.

“Perangkat kewilayahan terus menjalankan upaya untuk bagaimana memutus mata rantai penularannya dengan PSN. Jadi https://www.freshnytrees.com/ yang dikedepankan bukan penegakan regulasi dalam bentuk denda, tapi via pendekatan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat yang ada di kelurahan dan kecamatan,” kata Budhy ketika dikonfirmasi, Rabu (5/6/2024).

Dia menyebut, terkait denda pihaknya mengacu pada Pasal 21 jo 22 ayat 1 Aturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2007 Perihal Pengendalian Penyakit DBD. Pasal ini mengaplikasikan hukuman denda optimal Rp50 juta atau kurungan dua dan tiga bulan.

“Adapun amanat Perda Nomor 6 Tahun 2007 itu yaitu bagian dari edukasi, kita tidak mengedepankan hukuman denda,” ujar Budhy.

Budhy mempersembahkan, mengacu regulasi hal yang demikian Satpol PP Jaktim menjalankan edukasi secara bertingkat terhadap warga agar tidak memperkenankan rumahnya menjadi sarang jentik nyamuk penyebab DBD.

“Dengan maksud menggugah bahwa kewajiban memutus mata rantai penularan yaitu dengan masing-masing perorang dan lain-lain menjalankan PSN sebagai sistem pemutus mata rantai penularan DBD,” terangnya.

Berdasarkan Budhy, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) rutin dilakukan Satpol PP Jaktim di lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga setiap pekan. Dia menyebut, sejauh ini tidak ada warga yang dikenai hukuman denda Rp50 juta.

“Tidak ada yang dikenakan denda sebab pengenaan hukuman bertingkat dimulai dari teguran tertulis untuk warga dan badan regulasi yang ditemukan jentik agar menjalankan PSN intensif,” kata dia.

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU Polri

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seputar Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Karena, pembahasan revisi UU Polri menuai banyak kontroversi dari publik.

Ketua Yayasan Institusi Bantuan Peraturan Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengucapkan menolak dengan keras revisi UU Polri yang menjadi inisiatif DPR RI hal yang demikian.

Isnur mengukur, pembahasan revisi UU Polri terlalu terburu-buru hingga melahirkan pasal-pasal yang dianggap serampangan. Malah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) seputar Perubahan Ketiga UU Polri itu diukur slot deposit 5000 qris sarat kepentingan politik.

“Penyusunan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan metode demokrasi, negara regulasi dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia,” ucapnya.

Di satu sisi, masih banyak pembahasan undang-undang lain yang jikalau bisa menjadi prioritas DPR, seperti KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain.

“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk mengerjakan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi Kepolisian dengan melibatkan masyarakat sipil dan institusi HAM negara,” ujar Isnur.

“Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja Kepolisian, baik dalam hal penegakan regulasi, keamanan negara, ataupun pelayanan masyarakat, yang mampu memberikan hukuman tegas kepada individu pelaku dan juga pembenaran institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa akan datang,” sambung ia seraya menutup.

Isi Sebagian Draf Revisi UU POlri
Sebelumnya, Draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 seputar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengendalikan sejumlah tugas pokok Polri. Salah satunya ialah mengerjakan kesibukan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber, yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) nilai c.

Sebagian nilai lainnya ialah mengerjakan Penelusuran dan Penyidikan kepada segala tindak pidana cocok dengan regulasi acara pidana dan ketetapan regulasi perundang-undangan lainnya serta mengerjakan kesibukan Intelkam Polri.

“Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian cocok dengan Undang-Undang yang mengendalikan mengenai penyadapan; dan/atau mengerjakan tugas lain cocok dengan ketetapan regulasi perundang-undangan,” bunyi pasal hal yang demikian seperti dikutip merdeka.com, Rabu (29/5).

Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat (1) nilai r disebutkan anggota Korps Bhayangkara bisa menerbitkan atau mencabut daftar pencarian orang

“Melakukan penanganan tindak pidana menurut Keadilan Restoratif; dan/atau mengerjakan perbuatan lain menurut regulasi yang bertanggungjawab,” tulis pasal hal yang demikian.

Selanjutnya, pada Pasal 16A menyebutkan tugas Intelkam Polri dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwajib untuk membentuk rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai komponen dari rencana kebijakan nasional.

Polri Pastikan Tak Ada Pungutan Tarif Penerimaan Member Polisi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan penerimaan member Polri mulai dari jalanan Bintara dan Tamtama tak dipungut biaya atau free.

“Demikian juga selama seleksi penerimaan calon taruna akademi kepolisian(Akpol) tak dipungut biaya sepersenpun atau free. Mulai dari pendaftaran sampai pengajaran di Akpol tak dipungut biaya sama sekali,” kata Trunoyudo, Pekan (2/6/2024), diberitakan dari Antara.

Jenderal polisi itu membeberkan, Polri telah memakai prinsip BETAH, adalah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, dalam mahjong ways penerimaan calon member Polri, guna menghindari adanya kecurangan selama proses seleksi penerimaan.

Kemudian, pendaftaran seleksi taruna Akpol juga dilakukan secara lantas dan daring via situs Polri https://penerimaan.polri.go.id

Eks Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menekankan, bahwa segala tingkatan seleksi dilakukan secara terbuka dan akibatnya diumumkan secara lantas yang diawasi oleh pihak internal maupun eksternal.

Dicontohkannya, untuk ujian psikologi dan akademik dilakukan secara serentak dari Aceh sampai Papua secara daring memakai sistem computer assited test (CAT).

“Alhasil juga lantas diketahui oleh peserta seleksi sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Akpol,” katanya.

Berkaitan transparansi, ia membeberkan, dari rangkaian seleksi yang telah dilakukan, kemudian akibatnya akan diumumkan secara terbuka via sidang kelulusan. Sidang ini dihadiri oleh peserta, tim pengawas internal, pengawas eksternal, malahan orang tua siswa dapat menyaksikannya di siaran lantas via tayangan YouTube.

“Ini sebagai janji pimpinan Polri dan segala panitia seleksi bahwa penyelenggaraan seleksi calon taruna Akpol maupun penerimaan Bintara dan Tamtama Polri dengan prinsip BETAH dan tak dipungut biaya sama sekali,” kata alumnus Akpol 1995 itu.

Tak hanya itu, lanjut ia, segala akomodasi selama empat tahun mengikuti pengajaran juga ditanggung negara, baik perlengkapan seragam, konsumsi, fasilitas pengajaran, dan dikasih uang saku sampai lulus.

Pendaftaran Akpol 2024 Telah Ditutup
Trunoyudo menambahkan, bahwa Polri mempunyai janji untuk menindaklanjuti pelaku yang melaksanakan penyalahgunaan dalam proses penerimaan calon taruna Akpol.

Bagus yang melaksanakan praktik percaloan, pembohongan maupun penyalahgunaan proses seleksi secara tak pandang bulu, yang dilakukan oleh panitia seleksi, oknum member Polri maupun masyarakat yang melaksanakan pelanggaran hukum pidana maupun kode etik pekerjaan.

Pendaftaran Akpol Tahun Anggaran 2024 telah ditutup. Saat ini, jenjangnya masuk uji kesamaptaan fisik diikuti 3.325 calon taruna/taruni di 34 Polda se-Indonesia. Mereka adalah yang lolos tes CAT Akademik.

Keterangan ini disajikan Trunoyudo, merespons pernyataan musisi Ahmad Dhani yang ingin membiayai asisten pribadinya masuk Akpol.

Berita Terbaru Kota Dewata Bali Akan Punya Kereta Bawah Tanah Mungkin Ini Pesan KPPU

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengingatkan Pj. Gubernur Irjen Pol (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya untuk menjaga kompetisi usaha yang sehat dalam agenda pembangunan kereta bawah tanah di Bali.

Hal ini disampaikan Ketua KPPU dalam pertemuan yang dilaksanakannya di Kantor Gubernur Bali. Pj. Gubernur Bali membeberkan pembangunan investasi kereta massal atau Bali Urban Rail and Associated Facilities slot depo qris ke depannya akan mengumpulkan beberapa investor baik investor dalam negeri ataupun dari luar negeri tanpa menggunakan dana APBN ataupun APBD.

Apresiasi Terobosan Bali
Ketua KPPU mengapresiasi terobosan yang dijalankan oleh Pj. Gubernur Bali dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Bali tanpa membebani keuangan negara.

Namun demikian, kalau tak hati-hati justru bisa membuka celah terjadinya praktik monopoli dan atau kompetisi usaha tak sehat, sehingga KPPU perlu untuk mengawasinya.

“Konsep Modal Club adalah salah satu solusi cerdas dalam menyiasati berjenis-jenis keterbatasan dalam membangun infrastruktur,” ujar Ketua KPPU.

Akan Dianalisa

KPPU akan lantas menganalisa secara khusus konsep ini dan mengkomunikasikannya dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat.

“Kami berharap inisiatif ini bisa berjalan dengan baik dalam mengakselerasi pembangunan infrastuktur di tempat dengan tetap mengedepankan iklim kompetisi usaha dan kemitraan yang sehat. Bila sukses, konsep ini bisa dihasilkan salah satu referensistrategi pembangunan bagi tempat lain,” ujar Ketua KPPU.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPPU dan Pj. Gubernur Bali juga membahas berjenis-jenis hal, diantaranya saran dan pertimbangan KPPU terhadap Tata Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 untuk bisa membuka akses terhadap segala pelaku usaha, peran KPPU dalam Satuan Tugas Pengawasan Implementasi Kemitraan Peternakan, penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha dalam merumuskan kebijakan tempat, agenda kantor penghubung KPPU, dan persoalan toko/toko tradisional 24 jam.

Adapun Ketua KPPU dan Pj. Gubernur Bali sepakat untuk terus menjalin kerja sama dalam mengawal percepatan pembangunan di tempat Bali dalam perspektif kompetisi usaha dan kemitraan yang sehat dengan tetap mengamati poin-poin kebiasaan Bali dan kearifan lokal.

Apakah Boleh Buah Masih Dalam Kandungan Diregistrasikan Haji, Bagaimana Hukumannya

Haji yakni ibadah yang yakni rukun Islam yang kelima. Melakukan ibadah haji, hukumnya mesti bagi yang sanggup. Firman Allah

“Di sana terdapat pedoman-pedoman yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia kepada Allah yakni mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, yakni bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (QS. Ali Imran ayat 97)

Akan namun dalam mengerjakan slot77 ibadah haji, seiring antusiasme umat Islam dalam mengerjakan rukun Islam yang kelima ini kita terkendala antrean yang cukup panjang.

Dengan demikian maka timbul pertanyaan bolehkan mendaftar haji seseorang sejak dalam kandungan dengan tujuannya agar nantinya tidak terlalu panjang antrean untuk berangkat ke tanah suci?

Regulasinya
Menukil hidayatuna.com, menanggapi hal itu, pendakwah muda Ustad Ahmad Fauzan Amin menjelaskan secara kajian fikih masih belum ada jawabannya.

“Jika ini dicek di fikih belum ketemu jawabannya,” kata Ustad Fauzan Amin dalam acara Podcast Setengah Kamar, dikutip Jum’at (31/5/2024).

Dirinya tidak menampik, bahwa persoalannya di Indonesia untuk antrean haji sangatlah panjang, kemudian orang tua berinisiatif mendaftarkan si kecilnya.

“Sedangkan aktenya belum dibikin, namun namanya sudah disiapkan. Nah dalam kasus demikian, maka boleh gak?” tanya ulang Ustad Fauzan.

Tidak Awam Berdasarkan Tertib Pemerintah

Di menjawab, “Jika mengamati fikihnya dari sisi pandangan regulasi agama sebenarnya tidak ada permasalahan. Jika alasannya mengantisipasi antrean yang sungguh-sungguh panjang,” jelasnya.

Namun apabila seumpama mengamati prosedur yang dikendalikan pemerintah, maka menurut Ustad Fauzan hal itu tidak biasa.

“Yang ada itu selama ini, (nunggu) lahir dahulu, (kemudian) ada namanya, kemudian diregistrasikan tidak permasalahan,” ungkapnya.

Mengapa bisa demikian? Karena apabila seumpama nanti seseorang tersebut tidak jadi (batal) haji, sementara dia sudah daftar nantinya bisa digantikan oleh keluarganya.

“Entah itu karena karena meninggal dunia, atau karena ada alasan syariah lainnya, maka bisa digantikan keluarganya,” tandasnya.

Penulis: Khazim Mahrur / Madrasah Diniyah Miftahul Huda 1 Cingebul

Cara Kemenag Menghasilkan Haji Ramah Lansia Berita terkini

Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengusung tagline Haji Ramah Lansia pada 2024 ini. Tagline yang sama diusung pada operasional haji 1444 H/2023 M. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa masih banyak jemaah haji yang berangkat tahun ini dengan umur 65 tahun ke atas.

Cara Berita dan Digital Haji Terpadu (Siskohat) pun mencatat jumlahnya hampir 45 ribu, atau tepatnya 44.795 jemaah. Jika dirasiokan menurut total kuota jemaah haji reguler 213.320, maka persentasenya hampir 21 persen.

Lansia ini terbagi dalam empat kelompok umur, adalah 34.420 jemaah pada rentang 66-75 tahun, 8.435 pada 76-85 tahun, 1.835 pada 86-95 tahun, dan 55 dengan umur lebih 95 tahun. Tercatat, jemaah tertua tahun ini berusia 110 tahun adalah Mbah Harjo Mislan dari Ponorogo, Jawa Timur.

Ada pula empat kelompok jemaah haji lansia. Pertama adalah lansia mandiri dan kedua adalah lansia dengan penyakit penyerta slot depo qris melainkan masih dapat melakukan kegiatan harian secara mandiri. Kemudian ketiga, lansia yang memerlukan bantuan orang lain dikala beraktivitas harian di luar, dan keempat adalah lansia yang memerlukan bantuan orang lain dikala beraktivitas di dalam maupun luar kamar.

Dari data hal yang demikian, Kemenag memilih kembali mengusung tema motivasi memberikan layanan terbaik bagi jemaah, lebih-lebih mereka yang lansia. Tak cuma itu, di dalamnya juga meliputi jemaah disabilitas.

Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie mengulas langkah yang dilaksanakan Kemenag untuk menjadikan Haji Ramah Lansia.

Dia menjelaskan, ikhtiar menjadikan Haji Ramah Lansia pun telah dilaksanakan sejak dari Tanah Air. Skema layanan lansia ini kemungkinan akan menjadi teladan layanan haji yang terus berkembang di tahun akan datang, karena ada tren jumlah jemaah haji lansia terus meningkat seiring masa tunggu yang cukup lama.

Istithaah Kesehatan

Skema layanan jemaah haji lansia itu antara lain diawali dengan kebijakan prasyarat istithaah kesehatan sebelum pelunasan biaya haji.

“Sebelum melunasi, jemaah patut memeriksakan kesehatan lebih-lebih dahulu. Jika memenuhi prasyarat istithaah, boleh melunasi. Ini ikhtiar menentukan jemaah yang akan berangkat sehat, meskipun secara kelompok umur adalah lansia,” tutur Anna Hasbie dalam keterangannya, Pekan (26/5/2024).

“Alhamdulillah kebijakan ini berjalan. Jemaah melakukan pelunasan sampai semua kuota terpenuhi. Bahkan, banyak juga yang masuk kuota cadangan,” sambungnya.

Upaya lainnya adalah penyiapan petugas layanan lansia. Masjid khusus, dalam struktur Petugas Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) terdapat l bidang layanan lansia dengan sejumlah petugas dengan umur optimal 45 tahun.

Mereka tergabung dalam petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PKP3JH) dan Layanan Disabilitas. Di dalamnya meliputi faktor dokter dari Rumah Sakit TNI-Polri, serta melayani jemaah disabilitas.

“Dalam memberikan layanan jemaah haji Indonesia, mereka bekerja sama dengan petugas sektor pemondokan jemaah dan juga petugas sektor Tuntunan Nabawi dan Masjidil Haram,” terang Anna.

Komitmen Manasik (Bimsik) juga menjadi medium strategis menjadikan Haji Ramah Lansia. Berbeda dari lazimnya, kurikulum manasik jemaah haji lansia masuk dalam proses Bimsik.

“Manasik juga didesain untuk menumbuhkan kepeduloan sesama jemaah, lebih-lebih terhadap lansia,” kata dia.

“Kita juga minta komitmen KBIHU untuk mematuhi peraturan berhubungan layanan jemaah lansia, utamanya dalam aspek penyelenggaraan ibadah agar disesuaikan dengan keadaan jasmaniah dan kesehatan lansia,” lanjutnya.

Masjid tertulis, hal ini tertuang dalam Pelayanan KBIHU dalam Haji Ramah Lansia Tahun 1445 H/2024 M yang dibacakan bersama oleh FK KBIHU pada 29 April 2024.

Pembahasan RUU Kementerian Tidak Akan Lama, Dapat Jadi Referensi Prabowo Susun Kabinet

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, perubahan UU hal yang demikian hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15 yakni berhubungan jumlah optimal kementerian dari 34 menjadi menyesuaikan keperluan presiden.

“Saya telah diperkenalkan oleh ketua Baleg bahwa usulan itu hanya perubahan satu pasal, yang kemudian memberikan kewenangan slot gacor 777 terhadap presiden untuk memastikan jumlah kabinet,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Oleh sebab sedikitnya perubahan pasal, Dasco optimis RUU hal yang demikian dapat disahkan sebelum pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Saya pikir pembahasannya tak akan terlalu lama dan juga jika kemudian setelah selesai dapat menjadi referensi bagi presiden terpilih untuk dapat membentuk nomenklatur,” kata Dasco.

“Apakah itu memperbesar atau memperkecil itu saya belum tahu, namun yang pasti kita memberikan ruang terhadap presiden terpilih untuk membentuk kabinet dan nomenklatur cocok dengan visi-misi yang telah diperkenalkan pada saat kampanye,” pungkas Dasco.

Baleg Sependapat RUU Kementerian Negara Jadi Inisiatif DPR

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR.

Keputusan itu didapat dalam rapat Panja Usulan dipimpin Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek

“Panja beranggapan bahwa RUU perihal RUU perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara dapat diajukan sebagai RUU Berikutnya Inisiatif DPR RI,” kata Awiek, saat rapat pleno pengambilan keputusan di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/5/2023).

Awiek memperkenalkan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara ini bertujuan untuk mempermudah Presiden dalam membentuk kementerian negara.

, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas bertanya terhadap semua anggota dewan yang hadir dalam rapat pleno apakah hasil Panja diterima atau tak.

“Laporan Panja dapat kita terima?” tanya Supratman.

“Terima,” jawab anggota.

Eko Patrio Buka Suara Namanya Disebut Calon Menteri Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut apabila Eko Hendro Purnomo atau akrab disapa Eko Patrio akan menjadi calon menteri pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dikenal, Prabowo-Gibran telah diatur sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih jangka waktu 2024-2029 akan datang.

Terkait namanya yang disebut sebagai slot gacor hari ini calon menteri, Eko mengaku, mengikuti instruksi partai saja. Apalagi, Zulhas seorang ketua biasa partai politik yang bisa memberikan masukan terhadap presiden terpilih.

“Iya, jadi aku ikut serta partai saja, aku ikut serta instruksi Pak Zulkifli saja ya. Jadi yang punya wewenang penuh itu kan yang punya Hak Prerogatif kan Bapak Presiden, pengusulnya ialah salah satunya ialah para ketua-ketua. Jadi, karena aku ada di PAN, maka aku Istiqomah saja dengan PAN,” kata Eko terhadap wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

“Aku ditaruh dimana saja siap saja gitu ya, di DPR suruh di Dapil Jawa Timur aku ke sana, Eko suruh pindah ke Jakarta Bismillah tetap bisa kursi juga. Jadi aku ikutin instruksi dari Ketua Umum saja,” sambungnya.

Siap Dimana Saja
Dia menegaskan, dirinya siap apabila ditempatkan dimana saja oleh partai berlogo matahari hal yang demikian.

“Seandainya instruksi partai, apalagi aku benar-benar petugas partai ya, apabila banyak yang bilang bukan petugas partai, aku ialah petugas partai. Jadi aku siap ditempatkan dimana saja,” tegasnya.

Padahal begitu, ia mengaku belum adanya omongan secara resmi atau intens antara dirinya dengan Menteri Perdagangan (Mendag) yang juga pimpinan partainya.

Apalagi, dirinya dikala ini tengah fokus untuk mempersiapkan kader PAN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Gubernur (Pemilihan) DKI Jakarta.

“Seandainya cuma bercanda-bercandaan iya, cuma sekadar bercanda-bercandaan. Tetapi belum intens ngomong gimana-gimana, cuma ya apabila aku lebih fokus di Pilkada dalam arti kata, aku mencari orang, karena aku Ketua DPW DKI Jakarta,” ujarnya.

Tidak cuma itu, dirinya juga tidak mengenal siapa saja yang akan diusulkan menjadi menteri oleh Zulhas pada pemerintahan akan datang.

“Aku belum tahu, aku enggak tahu. Sebab itu bener-bener hak-nya Pak Zul sebagai Ketua Umum dan Bapak Presiden. Jadi aku enggak tahu bisa jumlahnya berapa, siapa-siapa orangnya apa gitu ya. Jadi aku juga terkejut juga apabila aku, tetapi apabila ditempatkan mana saja aku akan bekerja secara profesional,” pungkasnya.

Disebut Zulhas Calon Menteri dari PAN
Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan kader PAN yang berpotensi maju di Pilkada Jakarta. Dia menyebutkan sejumlah nama mulai dari Zita Anjani, Sigit Purnomo atau Pasha dan Eko Purnomo.

“Seandainya Jakarta ada Zita, ada Pasha, ada Eko, tetapi kan Eko calon menteri ya,” kata Zulhas, Minggu (5/5).

Terkait posisi menteri yang akan dijabat oleh Eko Patrio, Zulhas tidak mau membeberkannya.

“Oh ya nanti lah kita lihat, politik kan dinamis,” katanya.